Sumedang - Universitas Winaya Mukti (UNWIM) turut serta dalam acara Konsultasi Publik ke-2 untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2025-2045 yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumedang. Acara tersebut berlangsung pada hari Selasa, 3 September 2024, di Apartemen Melati, Jatinangor, Sumedang.

Dalam kesempatan ini, UNWIM diwakili oleh Kepala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Perencanaan, dan Arsitektur, Bapak Achmad Saeful Fasa, S.T., M.T. Kehadiran UNWIM dalam acara ini menunjukkan komitmen universitas dalam berkontribusi terhadap pengembangan dan perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Sumedang.

UNWIM memberikan masukan penting terkait konsep tema penataan ruang Kabupaten Sumedang. Mereka menekankan pentingnya penataan ruang yang berorientasi pada mewujudkan Kabupaten Sumedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung oleh infrastruktur strategis, agropolitan, industri, dan pariwisata yang berdaya saing serta berkelanjutan. Selain itu, UNWIM juga mengingatkan bahwa perencanaan ini harus selaras dengan tren global dan visi RPJPN 2024-2045 serta Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks tantangan perencanaan di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), UNWIM menekankan perlunya Kabupaten Sumedang untuk merespons dan mengakomodasi dinamika tersebut dalam perencanaan tata ruang wilayahnya.

UNWIM juga mengusulkan agar kawasan kampus yang terletak di Kecamatan Tanjungsari dimasukkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pendidikan, yang selama ini lebih terfokus pada Wilayah Jatinangor. Harapannya, penyusunan RTRW Kabupaten Sumedang 2025-2045 ini dapat memberikan dampak positif pada pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang, khususnya bagi kampus UNWIM yang berada di Kecamatan Tanjungsari.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan DPRD Kabupaten Sumedang, perguruan tinggi seperti Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta berbagai asosiasi, organisasi, dan badan pengelola regional Provinsi Jawa Barat.